Demokrasi Dan Keharusan Mendengarkan Aspirasi Masyarakat

Hilangnya kepercayaan publik masyarakat terhadap pejabat pemerintahan terpilih menimbulkan dilema baru dalam tatanan pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap calon kandidat terpilih yang tersalurkan melalui pesta demokratis dalam pemilihan umum hanya menjustifikasikan bahwa kedaulatan dan kekuatan suara rakyat hanyalah sebatas pada saat proses pemungutan suara yang dilakukan di dalam kotak suara.

Kemenangan dari calon yang terpilih dalam proses perhelatan demokratis tersebut. Nyatanya terkadang membuat kebimbangan sistemik yang secara langsung membuat persoalan baru mengenai bagaimana mekanisme suara rakyat yang diberikan dalam Pemilu dapat tersampaikan secara langsung melalui proses timbal-balik dalam pemenuhan aspirasi mereka sebagai masyarakat. Untuk menghindari terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang kekuasaan dari penguasa yang terpilih dalam sebuah lembaga demokratis. Oleh sebab itu, keberadaan kelompok kepentingan yang berfungsi dalam mengawasi bagaimana prilaku politik penguasa adalah posisi tawar yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya dalam atmosfer pemerintahan demokrasi. Adanya prinsip keterbukaan dan kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat, terutama membahas mengenai persoalan Aspirasi politik tidak dapat dipungkiri sangat dibutuhkan dalam mengawasi bagaimana jalannya moda pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pejabat pemerintahan yang ditetapkan secara elected officials.

Jika selama ini kebanyakan individu, kelompok, maupun masyarakat menyalurkan aspirasinya melalui media. Akibat sulit terdengar dan tersalurnya aspirasi melalui mekanisme yang konstitusional. Namun, seiring berlangsungnya waktu. Keberadaan media yang sudah mulai kehilangan fungsi idealis akibat pengaruh keberpihakan politik pada kelompok tertentu menjadikan media kehilangan arahnya dalam menyalurkan aspirasi dari kelompok masyarakat. Idealnya, fungsi dalam lembaga aspirasi masyarakat adalah mengagregasi bagaimana aspirasi itu didengar dan dilaksanakan oleh pihak pemerintah. Munculnya, apatisme masyarakat terhadap keberadaan lembaga aspirasi tidak lebih karena menjadikan aspirasi masyarakat hanya untuk didengar dan menjadi konsumsi isu politik dari pihak yang berkepentingan.

Keberadaan sebuah lembaga baru yang bersifat independen sangat dibutuhkan peran dan keikutsertaannya dalam membangun demokrasi politik negara. Mengingat bagaimana aspirasi politik masyarakat yang seringkali dilupakan oleh aparat pemerintahan yang sudah memegang kuasa. Fungsi ini harus dilaksanakan secara utuh tanpa adanya intervensi politik kepentingan dari kelompok kepentingan manapun. Sebab belajar dari pengalaman. Kebanyakan dari pemerintahan yang mengalami proses jatuh dan bangun, serta terancam stabilitas politiknya akibat lupa dan melupakan kepentingan rakyatnya. Keberadaan pemerintah yang bersifat tirani dalam demokrasi seringkali berujung kepada munculnya konflik vertikal yang meruncing kepada chaos-nya kekuasaan politik sebuah negara. Oleh karena itu keberadaan lembaga agregasi aspirasi politik dibutuhkan secara nyata di dalam keberlangsungan proses demokrasi di negara yang mau dan ingin benar-benar menjalankan kedaulatan rakyatnya secara amanah dan utuh dalam pemerintahan. []@ekobta